FINANCE 24 JAM - Apakah kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis menandakan kegagalan kebijakan pemerintah?
Ataukah justru menunjukkan bahwa program besar nasional ini sedang menghadapi proses evaluasi dan perbaikan?
Program Makan Bergizi Gratis Menjadi Prioritas Kebijakan Pemerintah Nasional
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar yang dijalankan sejak awal 2025.
Baca Juga: Transisi Energi Nasional Dipercepat Presiden Prabowo, Target PLTS 100 Gigawatt dan Kendaraan Listrik
Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi lokal.
Namun setelah lebih dari satu tahun berjalan sejak Senin, 6 Januari 2025, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah sorotan dari masyarakat.
Beberapa isu yang muncul antara lain kualitas menu makanan yang dianggap kurang layak serta perdebatan mengenai harga per porsi makanan.
Sorotan tersebut membuat program ini terus menjadi topik diskusi di ruang publik dan forum masyarakat.
Gus Miftah Menegaskan MBG Merupakan Program Bukan Sekadar Proyek
Pandangan mengenai MBG juga disampaikan oleh Miftah Maulana Habiburrahman, tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Gus Miftah.
Dalam kegiatan Safari Ramadan di Lapangan Mandala Giri, Cirebon, Sabtu (28/02/2026), ia menekankan bahwa MBG harus dipahami sebagai program kebijakan publik.
Baca Juga: Tarif Baru AS Uji Strategi Diplomasi Ekonomi dalam Hadapi Dinamika Perdagangan Global Saat Ini
“MBG itu program, bukan proyek. Menurut orang Cirebon, MBG itu baik apa enggak? Baik. Tapi cara pengelolaannya kurang baik,” kata Miftah Maulana Habiburrahman.
Ia menyatakan bahwa berbagai masalah yang muncul lebih berkaitan dengan pelaksanaan di tingkat operasional.