“Kalau caranya yang salah, yang salah bukan presidennya, tapi yang mengelola dapurnya,” ujarnya dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kritik Pelaksanaan Program Dinilai Bagian dari Proses Evaluasi Kebijakan
Menurut Gus Miftah, kritik terhadap pelaksanaan program seharusnya dijadikan dasar evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan.
Ia menyebutkan bahwa solusi terbaik adalah memperbaiki bagian yang bermasalah tanpa menghentikan program secara keseluruhan.
“Kalau rumah pintunya rusak, yang perlu dibenerin pintunya apa rumahnya dirobohkan? Pintunya yang dibenerin,” ujar Miftah Maulana Habiburrahman.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman Meski Prabowo Targetkan Cadangan Energi Nasional 3 Bulan
Analogi tersebut menggambarkan bahwa kebijakan besar membutuhkan proses penyesuaian selama implementasi di lapangan.
“Kalau programnya ini ada yang salah, programnya yang dihentikan atau salahnya yang diperbaiki? Salahnya yang diperbaiki,” katanya.
Data Pemerintah Menunjukkan Jangkauan Program Semakin Meluas Nasional
Di tengah berbagai kritik, pemerintah menyatakan bahwa jangkauan program MBG terus meningkat di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Operasi Epic Fury dan Payung Nuklir Prancis Ubah Dinamika Pertahanan Eropa Timur Tengah dan Dunia
Data Kementerian Koordinator Bidang Pangan menunjukkan bahwa hingga Kamis, 27 Februari 2026, program tersebut telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat.
Program ini juga telah berjalan di 38 provinsi melalui 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani distribusi makanan bergizi.
Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa keberadaan SPPG turut membuka sekitar satu juta lapangan kerja di berbagai daerah.
Baca Juga: Prabowo Dorong Infrastruktur Storage Baru untuk Meningkatkan Cadangan BBM Nasional Tiga Bulan
Rata-rata setiap unit SPPG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja dari masyarakat sekitar.