FINANCE 24 JAM - Mengapa perlambatan ekonomi nasional hampir selalu dikaitkan dengan krisis global, meski struktur ekonomi Indonesia didominasi konsumsi domestik?
Apakah ketergantungan pada narasi global justru menutup evaluasi serius terhadap kualitas pengelolaan ekonomi di dalam negeri?
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan kritik terbuka terhadap kecenderungan pengambil kebijakan yang menjadikan ekonomi global sebagai alasan utama melemahnya kinerja ekonomi nasional.
Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan Hoaks Isu Menkeu Purbaya Ditipu Korporasi Bank Himbara Soal Dana Rp200 T
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam sebuah seminar kebijakan ekonomi di Jakarta, saat menyoroti dominasi permintaan domestik dalam struktur ekonomi Indonesia.
Menurut Purbaya, sekitar 80 hingga 90 persen aktivitas ekonomi nasional digerakkan oleh konsumsi dan belanja di dalam negeri.
Dominasi Permintaan Domestik dalam Struktur Ekonomi Nasional
Purbaya menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap faktor global sering kali dibesar-besarkan dalam diskursus kebijakan publik.
Baca Juga: Stok Aman Dan Harga Stabil Nasional, Pemerintah Klaim Pangan Terkendali Jelang Ramadan
Ia menjelaskan bahwa kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto Indonesia relatif lebih kecil dibanding konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga secara konsisten menyumbang lebih dari 53 persen PDB nasional dalam lima tahun terakhir.
Kritik Terhadap Narasi Global Sebagai Kambing Hitam
Dalam paparannya, Purbaya menyebut kebiasaan menyalahkan kondisi global sebagai bentuk penghindaran dari evaluasi kebijakan domestik.
Baca Juga: Tambang Ilegal dan Sanksi Denda, Negara Dituding Lunak Pada Korporasi dalam Penegakan Hukum
Ia menyatakan bahwa jika ekonomi nasional melemah, penyebab utamanya patut dicari dari kualitas pengelolaan fiskal, moneter, dan kebijakan sektoral.
“Kalau ekonomi kita berantakan, jangan langsung bilang global, itu berarti salah urus,” ujar Purbaya dalam forum tersebut.
Artikel Terkait
Data Insiden Berulang, DPRD Bogor Minta Polisi Lakukan Penutupan Tambang Emas Ilegal Pongkor
Penertiban Kawasan Hutan: PT Astra Agro Lestari Tbk Lunasi Denda Rp571 Miliar pada Desember 2025
Prabowo Ungkap Penyitaan 4 Juta Hektare Lahan Ilegal dan Penutupan 1.000 Tambang di WEF 2026 Davos
Data PTPN Ungkap Seluas 56.589 Hektar Lahan Terkendala dengan Status Kawasan Hutan
Masa Depan Freeport Indonesia: Antara Kepastian Bisnis Pertambanganan Kepentingan Nasional
Tambang Ilegal dan Sanksi Denda, Negara Dituding Lunak Pada Korporasi dalam Penegakan Hukum
Lebih 3000 Pekerja Terdampak Setelah Pemerintah Cabut IUP Tambang Emas Martabe Januari 2026
Lahan 85.244 Ha Lampung Terkait Kasus Korupsi HGU, Diduga Aset Negara dalam Kasus Sugar Group
Stok Aman Dan Harga Stabil Nasional, Pemerintah Klaim Pangan Terkendali Jelang Ramadan
Kemenkeu Tegaskan Hoaks Isu Menkeu Purbaya Ditipu Korporasi Bank Himbara Soal Dana Rp200 T