NEWS SUMMARY:
- Langkah pembenahan SDM dan organisasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas fiskal
- Reorganisasi besar dan rotasi pimpinan dilakukan untuk memperkuat integritas serta mencegah praktik penyimpangan berulang
- Mutasi 1.807 pegawai dan rencana redistribusi SDM menjadi bagian strategi reformasi fiskal nasional berkelanjutan
FINANCE 24 JAM - Seberapa jauh reformasi birokrasi fiskal mampu menjawab krisis kepercayaan publik?
Apakah rotasi besar dan ancaman hukum cukup efektif mencegah praktik penyimpangan di lingkungan pajak dan bea cukai?
Ancaman Sanksi Hukum Dipertegas untuk Menjaga Integritas Aparat Pajak
Kementerian Keuangan mempertegas bahwa pegawai DJP dan DJBC yang menyalahgunakan wewenang akan diproses secara hukum tanpa pengecualian.
Baca Juga: Rupiah Melemah Saat Global Risk On, Analis Sebut Ini Sinyal Tekanan Struktural Ekonomi Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pemahaman bahwa setiap aparat negara tunduk pada hukum yang berlaku.
Ia menyatakan, “Kalau mereka melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum,” sebagai pesan utama reformasi internal.
Perubahan Pendekatan Jadi Fokus Utama Transformasi Kinerja Lembaga Fiskal
Purbaya menjelaskan pendekatan baru diarahkan untuk memperbaiki cara kerja agar lebih transparan, disiplin, dan akuntabel.
Baca Juga: Harga Energi Global Naik, DPR Nilai Subsidi BBM Masih Penting Jaga Ekonomi Dan Daya Beli
Transformasi ini tidak hanya menitikberatkan pada aturan, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan etika kerja pegawai.
Ia meyakini perubahan pendekatan akan menghasilkan perbaikan signifikan dalam kinerja institusi pajak dan bea cukai.
Rotasi Jabatan Dilakukan untuk Menutup Celah Penyalahgunaan Kekuasaan Internal
Reorganisasi besar dilakukan dengan merotasi hampir seluruh pimpinan guna meminimalkan potensi konflik kepentingan.
Baca Juga: Ma’ruf Amin Ungkap Penyebab Gagalnya Diplomasi Amerika Serikat Iran dan Dampaknya Bagi Indonesia
Langkah ini dianggap strategis untuk menghindari praktik penyimpangan yang berulang akibat posisi yang terlalu lama dipegang.
Purbaya menilai rotasi jabatan merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas dan objektivitas pengambilan keputusan.
Artikel Terkait
Evaluasi IUP Tambang Ilegal Dipercepat, Prabowo Tekankan Kepentingan Nasional di Atas Kepentingan Kelompok
Jamie Dimon Ingatkan Dampak Perang Iran Terhadap Inflasi Global dan Suku Bunga Ekonomi Amerika Serikat
CEO JPMorgan Chase Soroti Risiko Perang Iran Terhadap Harga Minyak dan Stabilitas Ekonomi Global Terkini
Prabowo Ungkap Satgas PKH Selamatkan Aset Negara Rp371 Triliun Hampir 10 Persen APBN Indonesia
Satgas PKH Selamatkan Rp371 Triliun, Apa Dampaknya Bagi Pembangunan Sekolah dan Infrastruktur
Penyelamatan Aset Negara Rp371 Triliun Jadi Bukti Penegakan Hukum Tegas dan Konsisten di Era Prabowo Subianto
Satgas PKH Sumbang Rp31,3 Triliun Bagaimana Peran Penegakan Hukum Dalam Menjaga Kekayaan Negara Indonesia
Motor Listrik untuk MBG Dinilai Penting, Pemerintah Fokus Jangkau Desa Terpencil Lewat Dukungan Operasional
Legalitas Rokok Ilegal Jadi Fokus Pemerintah, Target Mei 2026 untuk Tingkatkan Pendapatan Negara dari Cukai
Menkeu Tegaskan Penutupan Rokok Ilegal Jika Menolak Legal, Ini Implikasi Bagi Industri dan Ekonomi Nasional