Banjir Dua Pekan Lumpuhkan Ekonomi Kalsel, Aspirasi Mahasiswa Menggema di Hadapan Wapres

FINANCE 24 JAM - Apakah banjir besar di Kalimantan Selatan murni bencana alam, atau akumulasi kesalahan tata kelola lingkungan selama bertahun-tahun?

Mengapa suara mahasiswa justru muncul di tengah genangan banjir saat Wakil Presiden meninjau lokasi terdampak?

Wapres Gibran Disergap Aspirasi Mahasiswa di Tengah Banjir Kalsel

Banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan memunculkan dialog langsung antara negara dan mahasiswa saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (8/1/2026).

Baca Juga: Di Tengah Rugi 20 JutabDolar AS, Tantiem Direksi Pelita Air Service Menuai Kritik

Dalam kunjungan tersebut, Gibran dihentikan perwakilan mahasiswa dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasi terkait krisis lingkungan.

Mahasiswa menilai banjir yang telah berlangsung lebih dari dua pekan bukan sekadar dampak curah hujan, melainkan akibat kerusakan daerah aliran sungai dan tata ruang bermasalah.

Mahasiswa Soroti Tambang Ilegal dan Tata Ruang Bermasalah

Perwakilan mahasiswa menyebut aktivitas tambang ilegal dan alih fungsi lahan memperparah daya dukung lingkungan di wilayah Kalimantan Selatan secara sistemik dan berulang.

Baca Juga: Fitch Tetapkan Peringkat BBB Obligasi Indonesia Berdenominasi Dolar AS, Stabil di Tengah Risiko Global

Mereka merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat banjir merendam 10 kabupaten dan kota, berdampak pada lebih dari 160 ribu jiwa.

Mahasiswa mendesak evaluasi izin tambang serta peninjauan ulang rencana tata ruang wilayah berbasis keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana.

Respons Langsung Wapres Gibran di Lokasi Banjir

Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan keterbukaan pemerintah terhadap kritik konstruktif dari mahasiswa.

Baca Juga: Angka Pajak Disulap: KPK Ungkap Selisih PBB hingga Sebesar Rp59,3 Miliar di KPP Madya Jakarta Utara

“Pemerintah daerah harus terbuka mendengarkan masukan, termasuk dari mahasiswa, karena mereka bagian dari kontrol sosial,” ujar Gibran di hadapan mahasiswa dan pejabat daerah.

Ia juga meminta kritik yang disampaikan disertai solusi konkret agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.