Evaluasi IUP Tambang Ilegal Dipercepat, Prabowo Tekankan Kepentingan Nasional di Atas Kepentingan Kelompok

FINANCE 24 JAM - Apakah ratusan izin tambang bermasalah akan benar-benar dicabut dalam waktu sepekan?

Mampukah langkah tegas Presiden mengubah tata kelola tambang agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dan negara?

Prabowo Perintahkan Evaluasi Cepat Izin Tambang Ilegal Demi Kepentingan Nasional

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengevaluasi izin tambang bermasalah dalam taklimat kabinet di Istana Negara, Rabu (09/04/2026).

Baca Juga: Bali Masuk Radar Lokasi Special Financial Center Indonesia, Ini Alasan Pemerintah Menarik Investasi Global

Arahan tersebut muncul setelah Presiden menerima laporan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di kawasan hutan lindung yang diduga belum memenuhi persyaratan perizinan lengkap.

Presiden menegaskan evaluasi cepat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam kembali berpihak kepada negara dan masyarakat melalui tata kelola pertambangan yang akuntabel.

Presiden Tekankan Penertiban Tambang Ilegal Demi Kepentingan Nasional dan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tidak memiliki waktu untuk mentoleransi izin tambang yang tidak jelas status legalitasnya.

Baca Juga: Ketahanan Pangan Masuk Babak Baru, Pemerintah Targetkan Kemandirian Protein Setelah Produksi Beras

Menurut Presiden, penertiban harus dilakukan tanpa mempertimbangkan kedekatan pribadi atau hubungan kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan strategis nasional.

"Segera evaluasi, kalau tidak jelas cabut semua, kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Presiden juga menegaskan tidak boleh ada konflik kepentingan dalam kebijakan strategis sektor energi dan sumber daya mineral.

Baca Juga: Ketahanan Energi Jadi Sorotan, Prabowo Dorong Hilirisasi Energi untuk Kurangi Ketergantungan Impor BBM

Menteri ESDM Diminta Laporkan Evaluasi IUP dalam Waktu Singkat

Dalam pertemuan tersebut Presiden meminta laporan hasil evaluasi disampaikan lebih cepat dari target awal yang disampaikan Menteri ESDM.

Bahlil Lahadalia menyampaikan target evaluasi awal selama dua minggu kepada Presiden.