Penertiban IUP Bermasalah di Hutan Lindung Dipercepat Pemerintah Fokus Pada Kepentingan Rakyat dan Negara

FINANCE 24 JAM - Mengapa pemerintah kini bersikap tegas terhadap izin tambang di kawasan hutan lindung?

Apakah pencabutan IUP bermasalah akan mengubah arah pengelolaan sumber daya alam Indonesia?

Pemerintah Siapkan Langkah Tegas Cabut Izin Tambang Bermasalah

Pemerintah mempercepat penindakan terhadap izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi.

Baca Juga: Minyakita Tidak Selalu Tersedia, Ini Penjelasan Mendag Soal Hubungan Ekspor CPO dan Pasokan Domestik

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan telah menerima arahan teknis dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi memberikan toleransi terhadap pelanggaran izin tambang.

Ratusan IUP di Kawasan Hutan Jadi Fokus Penertiban Nasional

Presiden Prabowo sebelumnya mengungkap adanya ratusan IUP bermasalah yang tersebar di kawasan hutan lindung.

Baca Juga: Rute Pelayaran Global Bergeser Akibat Selat Hormuz Terganggu, Pelabuhan Mauritius Jadi Titik Strategis Baru

Temuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi cepat dalam waktu satu pekan.

Hasil evaluasi kemudian diserahkan langsung oleh Bahlil kepada Presiden di Istana Kepresidenan pada Kamis (16/4/2026).

Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi Harus Bebas Aktivitas Tambang

Pemerintah menilai aktivitas tambang di kawasan hutan lindung, konservasi, dan cagar alam bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan.

Baca Juga: Kebijakan Fiskal Indonesia Jadi Sorotan Global, Investor Lirik Peluang Besar di Tengah Ketidakpastian

Bahlil menyebut sebagian IUP tersebut berada di wilayah yang memiliki fungsi ekologis penting.

Kondisi ini memperkuat urgensi penertiban agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih luas.