Analisis SBY Tentang Harga Minyak Dunia dan Ketahanan Ekonomi di Tengah Konflik Timur Tengah

FINANCE 24 JAM - Seberapa besar dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap harga BBM dan kebutuhan harian masyarakat Indonesia?

Apakah pengalaman menghadapi krisis energi sebelumnya cukup kuat melindungi daya beli kelas produktif saat ini?

Lonjakan Harga Minyak Dunia Picu Kekhawatiran Stabilitas Ekonomi Nasional

Pergerakan harga minyak global kembali menjadi perhatian publik setelah konflik geopolitik menyebabkan lonjakan tajam harga energi internasional sepanjang Maret 2026.

Baca Juga: APBN Indonesia Tetap Terkendali, Apa Faktor Penopang Stabilitas Fiskal Menurut Menkeu Purbaya

Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga BBM dan efek lanjutan terhadap inflasi domestik.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak masyarakat melihat situasi ini secara rasional berdasarkan pengalaman krisis sebelumnya.

Ia menyampaikan bahwa fluktuasi harga energi merupakan siklus global yang harus dihadapi dengan kebijakan terukur dan komunikasi publik efektif.

SBY menilai pemerintah memiliki ruang kebijakan cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik jika langkah antisipasi dilakukan secara disiplin.

Baca Juga: Target Pemerintah di Atas 5 Persen, OECD Justru Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Lambat

Pengalaman Pemerintahan SBY Jadi Rujukan Hadapi Krisis Energi Modern

SBY mengingat kembali tantangan fiskal yang dihadapi Indonesia ketika harga minyak melonjak selama periode pemerintahannya.

Ia menjelaskan bahwa tekanan defisit APBN saat itu dapat dikendalikan melalui kombinasi kebijakan subsidi selektif dan efisiensi anggaran negara.

“Pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat mengurangi tekanan fiskal akibat lonjakan harga energi,” tulis Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca Juga: Tambahan Likuiditas Pemerintah Dinilai Efektif Tekan Cost Of Fund dan Stabilkan Suku Bunga Kredit Perbankan

Ia juga menekankan pentingnya program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai prioritas utama kebijakan energi nasional.