Legalitas Rokok Ilegal Jadi Fokus Pemerintah, Target Mei 2026 untuk Tingkatkan Pendapatan Negara dari Cukai

FINANCE 24 JAM - Apakah industri rokok ilegal benar-benar akan berakhir dalam waktu dekat?

Bagaimana kebijakan tegas pemerintah ini memengaruhi pelaku usaha dan penerimaan negara secara signifikan?

Target Mei Pemerintah Dorong Produsen Rokok Ilegal Masuk Sistem Resmi

Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan produsen rokok ilegal beralih ke sistem legal paling lambat Mei 2026.

Baca Juga: DPR Minta Evaluasi Usulan Kenaikan BBM, Soroti Dampak Ekonomi Dan Stabilitas Fiskal Indonesia

Langkah ini diambil untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai yang selama ini bocor akibat peredaran produk ilegal.

Purbaya menyampaikan kebijakan ini saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026), dengan menegaskan urgensi peralihan segera.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak hanya memberi imbauan, tetapi juga menyediakan skema transisi yang jelas bagi pelaku usaha.

Baca Juga: Pemerintah Imbau Publik Tak Percaya Isu Chaos, Stabilitas Nasional Disebut Tetap Aman dan Kondusif

“Yang jelas kita sih pengennya Mei itu paling telat sudah jalan, supaya pendapatan ke kita masuk,” ujar Purbaya.

Ancaman Penutupan Pabrik Jadi Tekanan Serius Bagi Pelaku Usaha

Pemerintah juga menyiapkan langkah tegas bagi produsen yang menolak mengikuti aturan legalisasi tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa pabrik rokok ilegal yang tidak patuh akan ditutup secara permanen tanpa kompromi.

Baca Juga: Distribusi Gizi Nasional Butuh Motor Listrik, Ini Penjelasan Pemerintah Soal Program MBG Terbaru

Kebijakan ini menjadi bentuk penegakan hukum sekaligus sinyal kuat kepada pelaku industri agar tidak lagi beroperasi di luar aturan.

Menurutnya, kesempatan telah diberikan agar produsen dapat masuk ke pasar legal dengan memenuhi kewajiban cukai.