FINANCE24JAM.COM - Apakah benar Amerika Serikat mulai melunak terhadap Tiongkok setelah Donald Trump kembali memimpin?
Ataukah dunia sedang menyaksikan strategi baru yang lebih taktis dalam persaingan ekonomi dan teknologi global?
Strategi Transaksional Trump Membentuk Ulang Peta Persaingan Global Baru
Kebijakan Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Tiongkok kembali menjadi sorotan global sejak awal masa jabatan barunya pada Senin (20/1/2025).
Baca Juga: 7 Korporasi Tambang Sudah Ditindak, Publik Soroti Transparansi Penertiban Kawasan Hutan Maluku Utara
Narasi “menyerah” yang beredar di sejumlah platform digital dinilai menyederhanakan dinamika geopolitik yang sebenarnya kompleks dan penuh perhitungan strategis.
Pendekatan “America First” yang diusung Trump tetap berorientasi pada negosiasi tarif, proteksi industri domestik, serta penataan ulang rantai pasok global yang menguntungkan Amerika Serikat.
Menurut laporan Reuters, kebijakan tarif impor terhadap produk teknologi Tiongkok masih menjadi instrumen utama negosiasi perdagangan Washington dengan Beijing.
Media tersebut mencatat nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai lebih dari 575 miliar Dolar AS pada 2025, menunjukkan ketergantungan ekonomi yang masih kuat.
Ketergantungan Ekonomi Dua Raksasa Membatasi Konflik Terbuka Berkepanjangan
Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan stabilitas perdagangan global sebagai prioritas utama dalam forum ekonomi Asia pada Rabu (18/12/2025).
Pernyataan tersebut sejalan dengan analisis yang menyebut kedua negara berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi global tetap stabil.
Baca Juga: Rencana Akuisisi PNM oleh Pemerintah Disorot, Subsidi Bunga KUR Rp14 Triliun Dinilai Belum Efektif
Ketergantungan rantai pasok global, khususnya sektor manufaktur dan semikonduktor, membuat kebijakan ekstrem berisiko memicu gejolak pasar internasional.
Menurut data Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, perdagangan global teknologi tinggi didominasi oleh interaksi Amerika Serikat dan Tiongkok.
Artikel Terkait
Anindya Bakrie Paparkan Agenda Strategis Kadin Dorong Reindustrialisasi dan Ekspansi Pasar Global
Target Ekonomi 8 Persen 2026 Dikejar Lewat Fiskal Investasi dan Program Sosial Terpadu Nasional
Krisis Transparansi Pasar Modal 2026 Picu Pengunduran Diri Petinggi BEI dan OJK Secara Serentak
Kebijakan Utang APBN 2026 Rp832,2 Triliun Dinilai Darurat Namun Perlu Strategi Fiskal Terukur
8.000 Pasukan Indonesia ke Gaza, Apa Dampak Board of Peace bagi APBN dan Diplomasi Palestina Global
Mengapa Cuma 4 Korporasi Didenda? Fakta Penertiban Tambang Ilegal Maluku Utara yang Terungkap
Transparansi Data Pemegang Saham BEI Dinilai Berpotensi Jadi Navigasi Modal Global di Pasar
Pernyataan Penting Nia Ramadhani dan Manajer Terkait dengan Rumors Perceraian yang Viral di Internet
Mayoritas 285 Ribu Saham Dikuasai Entitas Global Proyek Panas Bumi Indonesia Timur Disorot Publik
Kontroversi Penertiban 7 Korporasi Tambang Maluku Utara Picu Sorotan Transparansi Penegakan Hukum