Pemerintah Perkuat Posisi Freeport Indonesia dan Proyeksikan Produksi Tembaga Maksimal Tahun 2035

FINANCE 24 JAM - Bagaimana Indonesia menarik investor asing di sektor mineral tanpa membuka kembali ekspor bahan mentah?

Apa peluang yang muncul bagi korporasi dan daerah lokal dari kebijakan Freeport terbaru?

Indonesia Berikan Ruang Investasi Asing dengan Regulasi Tegas

Pemerintah menegaskan peluang investasi asing di sektor mineral kritis tetap terbuka.

Baca Juga: Strategi Digital Bank Syariah Indonesia Jadi Modal Ekspansi Global Berkelanjutan Asal Hati-Hati

Termasuk untuk korporasi Amerika Serikat, sambil memperkuat regulasi nasional dan kepemilikan saham dalam negeri.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan bahwa kebijakan ini memastikan korporasi yang berinvestasi tetap mematuhi standar nasional dan memberikan nilai tambah bagi industri domestik.

Pemerintah mengedepankan prinsip pemurnian lokal sehingga ekspor produk mineral dilakukan setelah pengolahan, mendukung hilirisasi dan pengembangan smelter nasional.

Baca Juga: Capital Inflow 70 Miliar Dolar AS Jadi Sinyal Pemulihan IHSG di Pasar Modal Saat Tekanan Global

Freeport Divestasi Tambahan untuk Kedaulatan dan Ekonomi Lokal

Negosiasi perpanjangan operasi Freeport selama dua tahun membuahkan kesepakatan divestasi tambahan 12 persen saham kepada negara tanpa biaya.

Sehingga total kepemilikan Indonesia mencapai 63 persen pada 2041, termasuk sebagian untuk pemerintah daerah Papua.

Langkah ini dipandang sebagai kombinasi kedaulatan nasional dan insentif ekonomi.

Baca Juga: Freeport Perpanjang IUPK Hingga 2061, Investasi 20 Miliar Dolar AS Menguatkan Hilirisasi Nasional

Memastikan daerah kaya sumber daya mendapatkan manfaat finansial dan pembangunan berkelanjutan.

Bahlil menekankan divestasi bukan sekadar akuisisi, tetapi sebagai instrumen meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kerja sama internasional sekaligus menstimulasi pertumbuhan korporasi lokal.