FINANCE 24 JAM - Bagaimana Indonesia menjadikan tahun 2026 sebagai momentum kebangkitan kesejahteraan sosial sekaligus ketahanan ekonomi di tengah tantangan global?
Apa langkah konkret pemerintah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial?
Tahun 2026: Momen Kekuatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Terintegrasi
Memasuki tahun 2026, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa fokus pembangunan nasional bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata.
Baca Juga: Perceraian Figur Publik: Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Sepakat Damai, Sidang Menjadi Efisien
Tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan ketahanan ekonomi secara bersamaan dengan strategi terukur.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa arah kebijakan 2026 menitikberatkan pada ketahanan pangan, energi, dan pembangunan masyarakat yang adil dan setara.
Delapan Program Prioritas Hasilkan Multiplikasi Ekonomi
Delapan program prioritas pemerintah yang terencana dengan alokasi Rp2.567,9 triliun telah disiapkan untuk menghadirkan dampak luas bagi masyarakat.
Baca Juga: Rekor Pertanian 2025: Produksi Beras Tertinggi, Stok 4 Juta Ton, dan Inflasi Pangan Tetap Terkendali
Program ini mencakup ketahanan pangan, kesehatan, perumahan, koperasi desa, UMKM, serta ketahanan energi dan pertahanan.
Alokasi tersebut diharapkan memberi efek ganda terhadap perekonomian.
Seperti peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan akses layanan dasar masyarakat.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Pantau Langsung 2 Gunung Api Aktif, Data Semeru 4 Letusan Per Jam Jadi Sorotan
Target Pertumbuhan Ekonomi Mendukung Capaian Keadilan Sosial
Pemerintah bersama DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 di kisaran 5,2–5,8 persen.
Hal ini diyakini dapat memberikan ruang untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkecil kesenjangan sosial.
Artikel Terkait
Peta Baru Kekayaan Asia 2025: Energi dan Teknologi Dominasi, Prajogo Pangestu Masuk 11 Besar
Presiden Prabowo Subianto akan Buka Perdagangan BEI 2026, Desember 2025 Catat 20 Hari Efektif
Tambang Emas Ilegal Di NTB Terbongkar, Polda Ungkap Pola Pendanaan dan Peran WNA Tiongkok
INDODAX Klarifikasi Isu Kehilangan Dana, 9,5 Juta Member Diminta Waspadai Akses Ilegal Akun Kripto
Tanpa Impor, Serapan Beras 2025 Tembus 3,43 Juta Ton dan Stok Akhir Capai 3,39 Juta Ton
PMK 94/2025 Terbit, Pemerintah Resmi Buka Fintech dan Marketplace Jadi Penjual SUN
Purbaya Ungkap Arah Baru Pasar Modal: 5 Dampak Demutualisasi BEI bagi Likuiditas dan Inovasi
Ekonomi Indonesia 2026: Stabil di Atas 5 Persen di Tengah Risiko Global dan Tekanan Fiskal
Empat Gempa Per Jam di Semeru, Menteri Bahlil Pastikan Pemantauan Gunung Api Berjalan Ketat