Indonesia Jepang Perkuat Kemitraan Ekonomi Fokus Investasi Energi Terbarukan dan Manufaktur Bernilai Tambah

FINANCE 24 JAM  - Apakah Indonesia sedang bersiap menjadi pusat industri baru Asia dengan dukungan teknologi Jepang?

Bisakah kemitraan ekonomi Indonesia–Jepang mempercepat transformasi ekonomi menuju negara maju lebih cepat dari target?

Transformasi Industri Indonesia Jadi Fokus Utama Kemitraan Ekonomi Dengan Jepang

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang dalam Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Senin (30/03/2026).

Baca Juga: Jejak Bisnis Samin Tan Dari Ekspansi Global Hingga Kontroversi Izin Tambang yang Menarik Perhatian Publik

Dalam forum bisnis tersebut, Prabowo menekankan Indonesia ingin naik kelas dari eksportir bahan mentah menjadi negara industri bernilai tambah melalui investasi teknologi.

Ia menyatakan Indonesia tidak lagi ingin bergantung pada ekspor bahan baku tanpa proses hilirisasi demi meningkatkan nilai ekonomi nasional.

“Kami harus bergerak naik dalam rantai nilai industri dan memastikan sumber daya kami memberi manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Baca Juga: Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang, Prabowo Gunakan Reputasi Ini Tarik Investor Jepang ke Danantara

Pemerintah juga menargetkan industrialisasi berbasis mineral kritis sebagai strategi utama memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Komitmen Reformasi Regulasi Demi Menarik Investasi Berkualitas Jangka Panjang Jepang

Prabowo menyampaikan pemerintahannya sedang menjalankan reformasi tata kelola untuk menciptakan iklim investasi yang efisien, transparan, dan berorientasi kepastian hukum.

Ia menyebut tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan bersih menjadi alasan utama percepatan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi investasi nasional.

Baca Juga: Rencana Pajak Produk Impor E Commerce Disebut Bisa Perkuat Daya Saing UMKM Indonesia di Pasar Digital

Menurut Prabowo, Indonesia juga membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi hambatan investasi yang dihadapi korporasi domestik maupun asing.

Satuan tugas tersebut berfungsi menerima pengaduan langsung terkait perizinan, hambatan administratif, hingga dugaan praktik tidak adil terhadap investor.