Analisis dilakukan terhadap jalur pelayaran, manifes kargo, dan data kepabeanan internasional.
Dari sepuluh korporasi yang dianalisis, ditemukan pola pengulangan transaksi dengan harga tidak wajar.
Temuan ini menjadi dasar awal penguatan pengawasan ekspor nasional.
Purbaya menegaskan teknologi memungkinkan negara hadir lebih adil dalam perdagangan global.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding pengawasan manual konvensional.
Baca Juga: Deflasi Pangan 1,96 Persen Januari 2026 Jadi Sinyal Stabilitas Harga Menjelang Ramadan Dan Idulfitri
Implikasi Kebijakan dan Pengawasan Komoditas Strategis
Pemerintah memastikan data dari otoritas Amerika Serikat akan diuji sebagai alat bukti hukum.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penindakan sesuai prinsip hukum internasional.
Selain CPO, pemerintah mulai memetakan risiko manipulasi pada sektor batu bara.
Baca Juga: Tiga Tersangka Baru Kasus Saham Gorengan IPO PIPA, Bareskrim Dalami Manipulasi Pasar Modal
Komoditas strategis dinilai rawan praktik serupa karena volume dan nilai ekspor besar.
Purbaya menegaskan reformasi tata kelola ekspor menjadi agenda prioritas pemerintah.
Tujuannya menjaga penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.**