Pemerintah Genjot Hilirisasi Bauksit untuk Industri Aluminium dan Tekan Defisit Neraca Pembayaran

FINANCE 24 JAM - Apakah Indonesia akan terus mengekspor bauksit mentah dengan nilai rendah di tengah cadangan mineral yang melimpah?

Seberapa besar lonjakan nilai ekonomi yang bisa diperoleh jika bauksit diolah hingga menjadi aluminium bernilai tinggi?

Indonesia memasuki fase krusial hilirisasi bauksit dengan potensi nilai tambah ekonomi yang diproyeksikan mencapai Dolar AS 3,8 triliun dari pengolahan alumina hingga aluminium.

Baca Juga: Tekanan Ekonomi Belum Pulih, Target Pajak 2026 Sebesar Rp 2.357,7 Triliun Dinilai Berisiko

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan harga bauksit mentah hanya sekitar Dolar AS 40 per ton, namun melonjak menjadi Dolar AS 2.900 per ton setelah diolah menjadi aluminium.

Pemerintah menilai hilirisasi menjadi instrumen strategis untuk mendorong industrialisasi, memperkuat struktur ekonomi, dan mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah.

Lonjakan Nilai Tambah Bauksit Dari Hulu Hingga Hilir

Indonesia memiliki sumber daya bauksit sebesar 7,78 miliar ton yang tersebar di berbagai wilayah penghasil mineral nasional.

Baca Juga: Banjir Dua Pekan Lumpuhkan Ekonomi Kalsel, Aspirasi Mahasiswa Menggema di Hadapan Wapres

Dengan volume tersebut, potensi produksi alumina diperkirakan mencapai 2,59 miliar ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp17.435 triliun berdasarkan kurs Rp16.834 per Dolar AS.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dan daya saing industri mineral nasional.

Menurut Tri Winarno, pengolahan bauksit memberikan multiplier effect signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri turunan.

Baca Juga: PHK Citigroup Jadi Tahap Awal Target 20.000 Posisi Hingga 2026, Restrukturisasi Berlanjut

Peran Smelter Alumina dalam Strategi Industrialisasi Nasional

Pemerintah mendorong pengembangan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) sebagai fondasi industri aluminium dalam negeri.

Fasilitas ini dirancang untuk memastikan ketersediaan bahan baku industri logam ringan bagi sektor transportasi, konstruksi, dan energi terbarukan.