Rp45 Miliar untuk Warga Kabupaten Bogor, Kompensasi Tambang Sasar 15.293 KK di 3 Kecamatan

Proses Verifikasi dan Penyaluran Masih Berjalan Bertahap

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD)Jawa Barat saat ini masih melakukan verifikasi data penerima bantuan.

Baca Juga: Investasi Swasta di Proyek Strategis Nasionap Masih Tertahan, Ini Faktor Kuncinya Kata Agus Martowardojo

Kepala DPMD Jawa Barat Iip Hidajat menyampaikan proses ini diperlukan untuk memastikan ketepatan sasaran dan mencegah duplikasi penerima.

Ia menargetkan pencairan dapat dilakukan pada pekan ketiga Januari 2026.

Menurut Iip, pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan desa untuk memvalidasi data kependudukan.

Baca Juga: Arktik Memanas? Presiden Emmanuel Macron Putuskan Kirim Pasukan Prancis ke Greenland

Verifikasi mencakup alamat, status terdampak, dan kepemilikan rekening penerima bantuan, langkah ini diambil guna menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Rencana Kompensasi Tiga Bulan Masih Menunggu Kepastian Anggaran

Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan skema kompensasi hingga tiga bulan bagi warga terdampak tambang.

Total potensi bantuan dapat mencapai Rp9 juta per KK untuk periode Desember 2025 hingga Februari 2026.

Baca Juga: Dari Sawit ke Forbes, Wirastuty Fangiono Raih Status Konglomerat Perempuan Termuda Indonesia

Namun realisasi lanjutan masih menunggu perhitungan kas daerah oleh BPKAD Jawa Barat.

Kepala BPKAD Jawa Barat Nia Kurniati menyebut evaluasi fiskal dilakukan untuk menjaga

keberlanjutan keuangan daerah.
Ia menegaskan setiap kebijakan bantuan sosial harus disesuaikan dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemprov memastikan transparansi dan kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama.

Baca Juga: Produksi Batu Bara PT MNC Energy Investments Capai 80% Target RKAB 2025, Siap Ekspansi di 2026

Upaya Meredam Gejolak Sosial Pasca Aksi Protes Warga

Kebijakan kompensasi ini muncul setelah aksi protes warga Bogor Barat menuntut realisasi janji pemerintah.