FINANCE 24 JAM - Seberapa besar peran industri tekstil terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja Indonesia di tengah persaingan global?
Akankah strategi kebijakan baru pemerintah mampu mengangkat kembali sektor padat karya yang menopang jutaan pekerja dan devisa nasional?
Kontribusi Industri Tekstil Terhadap Ekonomi dan Tenaga Kerja Nasional
Industri tekstil dan produk tekstil merupakan sektor padat karya strategis yang menyerap sekitar 3,76 hingga 3,97 juta tenaga kerja hingga Agustus 2024.
Baca Juga: Prabowo Bertemu 5 Konglomerat Selama 4 Jam Bahas Indonesia Incorporated dan Penguatan Ekonomi
Sektor ini berkontribusi sekitar 20,51 persen terhadap tenaga kerja manufaktur serta menyumbang 6 hingga 7 persen ekspor nonmigas nasional.
Pertumbuhan industri TPT tercatat 4,37 persen pada kuartal IV-2025 dan mencapai 5,39 persen pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pendiri dan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan BPP KAPMI (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia), Tody Ardiansyah Prabu menilai sektor tekstil tetap vital bagi stabilitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional.
Baca Juga: Strategi Danantara Buka Semua Bank dan Investasi Saham Harian, Perkuat Pembiayaan Proyek Energi
Tantangan Struktur Biaya Produksi Dan Ketergantungan Bahan Baku Impor
Biaya tenaga kerja meningkat dalam sepuluh tahun terakhir tanpa diimbangi peningkatan produktivitas, pelatihan, dan dukungan teknologi industri.
Ketergantungan pada impor bahan baku membuat industri rentan terhadap fluktuasi nilai tukar serta harga global serat sintetis dan kapas.
Tarif energi dan logistik yang relatif tinggi turut menekan efisiensi produksi dan mengurangi daya saing harga produk tekstil Indonesia.
Tody Ardiansyah Prabu menyebut reformasi struktural diperlukan agar industri tekstil tidak terjebak biaya tinggi dan stagnasi ekspor.
Strategi Pemerintah Dorong Reindustrialisasi Dan Target Pertumbuhan Nasional
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai delapan persen pada 2028 hingga 2029 dengan manufaktur sebagai penggerak utama.
Artikel Terkait
Rencana Akuisisi PNM oleh Pemerintah Disorot, Subsidi Bunga KUR Rp14 Triliun Dinilai Belum Efektif
UUCK Jadi Solusi 4 Juta Ha Sawit Bermasalah, POPSI Tekankan Legalitas, Pemulihan Ekosistem, dan Kepastian
Kajian 3 SK Bupati Banyuwangi 2012 Soal Pengalihan IUP Tumpang Pitu Picu Hukum dan Transparansi
Target Rasio Pajak 12 Persen PDB 2026, Kemenkeu Gunakan AI untuk Deteksi Under Invoicing Korporasi
Peringatan MSCI 2026: Terancam Turun Kelas, Ekonom Soroti Masalah Governance dan Investasi Domestik
Tambang Emas Tumpang Pitu dan Sengketa Hukum Internasional Intrepid Mines Jadi Sorotan Kebijakan
Pengalihan Tambang Martabe ke BUMN Baru dan Dampaknya Pada Investor Global Sektor Mineral
Peringatan Moody’s Dan MSCI 2026, Risiko Likuiditas dan Nilai Tukar Rupiah Bergantung Perbaikan Tata Kelola
Fokus Proyek Waste To Energy Danantara Ambil 30 Persen Ekuitas dan Siapkan Investasi Saham Harian
Audiensi 4 Jam Prabowo dengan 5 Konglomerat Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Korporasi untuk Ekonomi