DJP Bongkar Skema Pajak Baja 2015–2019, 40 Bisnis Sembunyikan Omzet dan Hindari Kewajiban PPN

Pemerintah Tegaskan Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Dikedepankan

Sidak tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan sektor strategis.

Baca Juga: Tata Kelola Pasar Disorot Global, IHSG Turun Setelah Outlook Negatif Dan Ancaman Downgrade MSCI Menguat

Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga keadilan fiskal dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di industri bahan bangunan nasional.

DJP menegaskan proses masih pada tahap pengumpulan bukti dan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung sebelum peningkatan ke tahap penyidikan.

Penelusuran Arus Uang Dilakukan Bersama Otoritas Terkait Nasional

Bimo menyatakan DJP bekerja sama dengan otoritas lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri aliran dana penjualan.

Baca Juga: Jeff Bezos dan Transformasi Washington Post 2013-2026 Ungkap Strategi Digital Industri Media

“Kita akan naikkan ke penyidikan jika bukti kuat, termasuk membuka rekening untuk keperluan penyidikan,” tegasnya.

Ia menambahkan pemerintah berharap pelaku usaha meningkatkan kepatuhan perpajakan sesuai undang-undang demi menjaga stabilitas industri dan penerimaan negara.****