FINANCE 24JAM - Benarkah pemerintah tengah mengkaji pengambilalihan Tambang Martabe dari operator saat ini?
Bagaimana respons United Tractors terhadap isu strategis yang memicu spekulasi pasar modal tersebut?
Klarifikasi United Tractors Soal Isu Pengambilalihan Tambang Emas Martabe
PT United Tractors Tbk memberikan klarifikasi resmi terkait isu pengalihan pengelolaan Tambang Emas Martabe kepada badan usaha milik negara baru.
Baca Juga: Kebijakan Baru SDA 2026: Izin Tambang dan Energi Diprioritaskan BUMN Usai PNBP SDA Turun Tajam
Melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen menyatakan belum menerima informasi resmi dari pemerintah mengenai rencana pengambilalihan.
Sekretaris korporasi United Tractors menjelaskan perseroan tidak memiliki kewenangan mengomentari kebijakan strategis pihak luar atau rencana pemerintah.
Perseroan menegaskan seluruh informasi valid harus berasal dari otoritas resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di pasar modal nasional.
Isu Pengalihan Tambang Strategis dan Dampak Sentimen Investor
Wacana pengambilalihan mencuat setelah pemerintah mengevaluasi izin sejumlah perusahaan tambang dan kehutanan di Sumatera.
Langkah tersebut dikaitkan dengan bencana banjir besar pada akhir 2025 serta rencana konsolidasi aset strategis melalui badan usaha baru.
Nama Perminas dan PT Aneka Tambang Tbk muncul sebagai kandidat potensial pengelola Tambang Martabe menurut sejumlah pejabat pemerintah.
Baca Juga: RKAB 2026 Batasi Produksi Batubara, Stabilitas Harga Berhadapan dengan Ancaman PHK Massal
Namun United Tractors menegaskan belum menerima notifikasi resmi mengenai perubahan pengelolaan tambang emas tersebut hingga saat ini.
Koordinasi Dengan Anak Usaha Operator Tambang Martabe Berjalan
United Tractors telah berkomunikasi dengan PT Agincourt Resources sebagai operator Tambang Emas Martabe terkait isu pengalihan pengelolaan.
Artikel Terkait
Data BPS Ungkap Inflasi Pangan Turun Tajam Dari 6,21 Persen Akhir 2025 ke 1,14 Persen Januari 2026
Fakta.Tambang Emas Tumpang Pitu Terungkap, Dari 2012 Hingga Perubahan Saham Korporasi Tambang
Harga Ekspor CPO Dipangkas 50 Persen Pemerintah Kejar Transfer Pricing Korporasi Besar Nasional
Ketahanan Energi Jadi Prioritas, Prabowo Tingkatkan Cadangan BBM Nasional Menjadi Tiga Bulan
Sektor Manufaktur Tumbuh 5,4 Persen Sepanjang 2025 Jadi Motor Utama Perekonomian Nasional Menurut Data Resmi BPS
RKAB 2026 Batasi Produksi Batubara, Stabilitas Harga Berhadapan dengan Ancaman PHK Massal
Risiko Turun Kelas Emerging Market Bayangi Indonesia Usai MSCI Soroti Transparansi Free Float Saham
OJK Serahkan Dua Pengurus Investree ke Kejaksaan, Kasus Dana Ilegal 2017–2023 Tahap Penuntutan
15 Komoditas Hilirisasi Resmi Diluncurkan, Nikel Jadi Andalan untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Kebijakan Baru SDA 2026: Izin Tambang dan Energi Diprioritaskan BUMN Usai PNBP SDA Turun Tajam