Beberapa pemberitaan media nasional sebelumnya juga menyoroti dinamika pengelolaan kawasan tambang tersebut yang dikenal memiliki cadangan emas signifikan di wilayah selatan Jawa Timur.
Dalam konteks industri pertambangan nasional, isu tata kelola izin kerap menjadi perhatian karena berkaitan dengan transparansi investasi serta perlindungan sumber daya alam.
Baca Juga: Prabowo Subianto Percepat Energi Terbarukan: Target PLTS 100 Gigawatt dan Kendaraan Listrik
Kelompok Pegiat Anti Korupsi menyatakan siap membantu proses penyelidikan jika dibutuhkan dokumen tambahan.
“Kami mendukung penuh KPK dan siap menyerahkan dokumen yang diperlukan agar kasus tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi dapat diselesaikan hingga tuntas,” kata Ance Prasetyo.
Penyelidikan yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum sekaligus memperkuat praktik tata kelola pertambangan yang transparan di Indonesia.****
Artikel Terkait
Strategi Prabowo Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Energi dan Ketahanan Pangan
Presiden Prabowo Instruksikan Reformasi Cadangan Energi, Pemerintah Bangun Storage BBM Nasional Baru
Agreement on Reciprocal Trade Indonesia - AS Dinilai Kompleks Usai MA Batalkan Tarif Liberation Day Resmi
Serangan Drone Kilan Fujairah Picu Krisis Energi Baru, Indonesia Pertimbangkan Impor Migas dari AS
Langkah Besar Energi, Presiden Prabowo Dorong PLTS Nasional, Kendaraan Listrik, dan Kompor Listrik
Kasus Manipulasi IPO Terkuak, OJK dan Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Pelanggaran Pasar Modal Libatkan Sekuritas
Bahlil Lahadalia Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Lebaran Meski Harga Minyak Berfluktuasi
Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tepat Sasaran, Gus Miftah Minta Kesalahan Pelaksanaan Segera Diperbaiki
2 Kapal Minyak Indonesia Bersandar Di Hormuz, Pemerintah Siapkan Skenario Pasokan Energi Alternatif
Danantara Meninjau Seluruh BUMN, Langkah Strategis Perkuat Tata Kelola dan Nilai Ekonomi Negara