FINANCE 24 JAM - Apakah keanggotaan dalam puluhan organisasi dunia benar-benar masih menguntungkan Amerika Serikat, atau justru membebani anggaran dan kedaulatan nasionalnya?
Pertanyaan inilah yang mendasari keputusan Presiden Donald Trump saat menandatangani memorandum penarikan AS dari sejumlah organisasi internasional.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum kebijakan yang mengarahkan penarikan AS dari puluhan organisasi internasional.
Baca Juga: Ridwan Kamil dan Isu Hak Asuh Anak: 5 Prinsip yang Dinilai Melindungi Kepentingan Anak
Setelah pemerintah menilai keanggotaan tersebut tidak lagi melayani kepentingan nasional Amerika.
Evaluasi Ulang Peran Amerika dalam Organisasi Internasional
Kebijakan tersebut diumumkan Gedung Putih sebagai bagian dari strategi “America First” yang menekankan efisiensi anggaran, kedaulatan nasional, dan kepentingan domestik Amerika Serikat.
Presiden Donald Trump menyatakan banyak organisasi internasional tidak lagi efektif dan gagal memberi manfaat sebanding dengan kontribusi finansial yang dikeluarkan AS.
Baca Juga: 3 Fakta Utama Kasus dr. Richard Lee dan Dokter Detektif yang Menyita Perhatian Publik
“Amerika Serikat tidak akan terus membiayai lembaga yang tidak adil, tidak efisien, dan tidak sejalan dengan kepentingan rakyat kami,” kata Trump dalam pernyataan resmi Gedung Putih.
Puluhan Organisasi Dunia Masuk Daftar Penarikan Keanggotaan
Sejumlah laporan media internasional menyebut AS telah menarik diri atau menghentikan partisipasi aktif dari lebih 60 organisasi dan forum global selama masa kepemimpinan Trump.
Organisasi tersebut mencakup badan PBB, perjanjian multilateral, serta forum kerja sama internasional di bidang lingkungan, pendidikan, dan kesehatan.
Baca Juga: Sambutan Dirut PIS Dipertanyakan, CBA Ungkap 123 Kapal Sewa Berusia Lebih 20 Tahun
Menurut data Congressional Research Service, kontribusi AS ke organisasi internasional mencapai lebih dari Dolar AS 10 miliar per tahun sebelum kebijakan evaluasi diberlakukan.
Gedung Putih Soroti Beban Anggaran dan Kedaulatan Nasional
Penasihat Keamanan Nasional saat itu, John Bolton, menyebut banyak lembaga internasional dinilai membatasi kedaulatan AS dan tidak akuntabel secara struktural.
Artikel Terkait
Donald Trump Batalkan Transaksi Chip Rampung 2024, Korporasi Terkait Tiongkok Kena Divestasi
Defisit APBN 2025 Membengkak Rp560,3 Triliun, Penerimaan Pajak Lesu di Tengah Ekonomi
Smelter IMIP Dilirik Industri Roket, Sphere Amankan 10 Persen Saham untuk Bisnis SpaceX Elon Musk
Akuisisi Trimata Coal, Strategi MEJA Masuk Energi Primer Sumatera Selatan di Tengah Dinamika Pasar
Top Winners 2025: Data Forbes Ungkap Lonjakan Fantastis Harta Low Tuck Kwong
Data CBA: 26 Kapal Sewa PIS Gagal Capai Target ELF, Risiko Biaya dan Keselamatan Meningkat
Ekspor Bauksit Disorot, Kejati Kalimantan Barat Lanjutkan Penggeledahan KSOP Ketapang
Dari BBM Oplosan ke Kontrak Sewa: Fakta Baru Dakwaan Kerry Adrianto Riza Diungkap PEPS
70.000 Ton Batu Bara PETI di Kaltim Diamankan, Pemerintah Siapkan Proses Lelang Aset Negara
Wacana Amerika Beli Greenland Lagi: 4 Isu Kunci Soal Militer, Sumber Daya, dan Kedaulatan