FINANCE 24 JAM - Apakah kapasitas fiskal Indonesia sedang mengalami erosi yang serius dalam dua dekade terakhir?
Bisakah lonjakan utang dan beban bunga yang meningkat tajam memicu tekanan pada stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global?
Penurunan Rasio Pendapatan Negara Terhadap PDB Mengindikasikan Erosi Kapasitas Fiskal Nasional
Kapasitas fiskal Indonesia menunjukkan tren penurunan signifikan dalam hampir dua dekade terakhir, yang menandakan melemahnya kemampuan negara menghimpun penerimaan untuk membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi.
Analisis kebijakan yang dirilis lembaga riset Political Economy and Policy Studies (PEPS) pada Jumat, 7 Maret 2025, menyoroti penurunan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto dari 19,8 persen pada 2008 menjadi 11,6 persen pada 2025.
Ekonom Anthony Budiawan, peneliti di PEPS, mengatakan penurunan tersebut mencerminkan erosi kapasitas fiskal struktural yang berlangsung bertahap selama lebih dari satu dekade.
Menurut Anthony Budiawan, rasio penerimaan negara yang terus melemah menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti peningkatan kemampuan pemerintah menghimpun sumber daya fiskal.
Baca Juga: IMF Nilai Ketegangan Timur Tengah Bisa Ganggu Stabilitas Ekonomi Global dan Keamanan Energi Asia
Dengan nilai PDB sekitar Rp22.821 triliun pada 2025, rasio penerimaan 11,6 persen menghasilkan penerimaan sekitar Rp2.647 triliun, jauh lebih rendah dibanding potensi Rp4.519 triliun jika rasio masih 19,8 persen.
Selisih potensi penerimaan yang hilang tersebut diperkirakan mencapai Rp1.870 triliun pada 2025, jumlah yang lebih dari tiga kali pembayaran bunga utang pemerintah pada tahun yang sama.
Lonjakan Utang Pemerintah Meningkat Tajam dalam Kurun Waktu Kurang Dua Dekade
Seiring melemahnya kapasitas fiskal, pemerintah semakin bergantung pada pembiayaan defisit melalui utang untuk menjaga kesinambungan anggaran negara.
Baca Juga: Mahkota Binokasih Sanghyang Pake, Simbol Kedaulatan Sunda yang Simpan Rahasia Tambang Emas
Data PEPS menunjukkan utang pemerintah meningkat dari Rp1.636 triliun pada 2008 menjadi Rp2.608 triliun pada 2014, lalu melonjak drastis menjadi Rp9.637 triliun pada 2025.
Anthony Budiawan menyatakan peningkatan hampir enam kali lipat tersebut mencerminkan tekanan fiskal yang semakin besar dalam pembiayaan APBN.
Artikel Terkait
Langkah Besar Energi, Presiden Prabowo Dorong PLTS Nasional, Kendaraan Listrik, dan Kompor Listrik
Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tepat Sasaran, Gus Miftah Minta Kesalahan Pelaksanaan Segera Diperbaiki
2 Kapal Minyak Indonesia Bersandar Di Hormuz, Pemerintah Siapkan Skenario Pasokan Energi Alternatif
Danantara Meninjau Seluruh BUMN, Langkah Strategis Perkuat Tata Kelola dan Nilai Ekonomi Negara
Kasus Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi Kembali Ramai Setelah Penyelidikan KPK Dimulai Lagi
Pendapatan Negara Tumbuh Namun Belanja Lebih Cepat, APBN Februari 2026 Alami Defisit Rp135,7 Triliun
Ketahanan Energi Diperkuat, Pertamina Jaga Stok BBM dan LPG Hingga Lebaran Idulfitri 2026
Mahkota Binokasih Sanghyang Pake, Simbol Kedaulatan Sunda yang Simpan Rahasia Tambang Emas
IMF Nilai Ketegangan Timur Tengah Bisa Ganggu Stabilitas Ekonomi Global dan Keamanan Energi Asia
Investigasi Korupsi Pajak dan Bea Cukai Menguat, KPK Soroti Potensi Kebocoran Penerimaan Negara Besar