Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi contoh penerima akses pengelolaan tambang.
Baca Juga: 8 Negara Dominasi Tambang Dunia 2025, Siapa Paling Berpengaruh Secara Ekonomi
Bahlil menyebut kebijakan ini bertujuan mendorong pemerataan ekonomi daerah.
Koperasi lokal juga diberikan ruang dalam skema pengelolaan resmi.
Distribusi Subsidi Energi Lebih Tepat Sasaran
Pemerintah menyoroti praktik penyimpangan distribusi LPG 3 kilogram dan BBM subsidi.
Baca Juga: Serapan Beras Domestik Lampaui Target, Pemerintah Klaim Stok Pangan Sangat Aman
Bahlil menegaskan reformasi sistem distribusi berbasis data konsumen nasional.
Menurutnya, subsidi energi harus melindungi masyarakat rentan.
Penataan distribusi menjadi langkah penting mengurangi kebocoran anggaran.
Baca Juga: Kasus Dana Diduga Hilang, INDODAX Sebut Phishing Dan Malware Jadi Ancaman Utama Akun Kripto
Penertiban Tambang Ilegal dan Perlindungan Lingkungan
Kementerian ESDM mencatat ribuan tambang ilegal merusak lingkungan dan merugikan negara.
Penertiban dilakukan melalui verifikasi perizinan dan penegakan hukum terpadu.
Bahlil menegaskan denda administratif diterapkan bagi pelanggar kawasan hutan.
Baca Juga: 3 Fakta Tambang Emas Ilegal Sekotong: WNA Tiongkok Kabur, 1.000 Hektare Rusak, Interpol Dilibatkan
Kebijakan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Artikel Terkait
Peta Baru Kekayaan Asia 2025: Energi dan Teknologi Dominasi, Prajogo Pangestu Masuk 11 Besar
Presiden Prabowo Subianto akan Buka Perdagangan BEI 2026, Desember 2025 Catat 20 Hari Efektif
Tambang Emas Ilegal Di NTB Terbongkar, Polda Ungkap Pola Pendanaan dan Peran WNA Tiongkok
INDODAX Klarifikasi Isu Kehilangan Dana, 9,5 Juta Member Diminta Waspadai Akses Ilegal Akun Kripto
Tanpa Impor, Serapan Beras 2025 Tembus 3,43 Juta Ton dan Stok Akhir Capai 3,39 Juta Ton
PMK 94/2025 Terbit, Pemerintah Resmi Buka Fintech dan Marketplace Jadi Penjual SUN
Purbaya Ungkap Arah Baru Pasar Modal: 5 Dampak Demutualisasi BEI bagi Likuiditas dan Inovasi
Ekonomi Indonesia 2026: Stabil di Atas 5 Persen di Tengah Risiko Global dan Tekanan Fiskal
Empat Gempa Per Jam di Semeru, Menteri Bahlil Pastikan Pemantauan Gunung Api Berjalan Ketat