Pemerintah dan APBI Cari Titik Tengah Kebijakan Produksi
Tri Winarno menyatakan proses persetujuan RKAB masih berlangsung dan pemerintah terbuka meninjau kembali angka produksi sesuai masukan industri.
Baca Juga: MSCI Warning Buka Risiko Capital Outflow 13 Miliar Dolar AS Jika Status Pasar Indonesia Turun
Ia menyebut angka pada sistem MinerbaOne merupakan acuan awal agar korporasi dapat mengajukan revisi perencanaan produksi secara terukur.
APBI meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial ekonomi daerah tambang serta stabilitas investasi energi jangka panjang sebelum keputusan final.
Kementerian ESDM mencatat kontribusi sektor batu bara terhadap PNBP minerba tetap signifikan bagi fiskal nasional berdasarkan laporan resmi esdm.go.id.****
Artikel Terkait
Data BPS Ungkap Inflasi Pangan Turun Tajam Dari 6,21 Persen Akhir 2025 ke 1,14 Persen Januari 2026
Target Lifting Migas 2026 Dipercepat Melalui CEO Forum SKK Migas Bersama Korporasi Global
Fakta.Tambang Emas Tumpang Pitu Terungkap, Dari 2012 Hingga Perubahan Saham Korporasi Tambang
Harga Ekspor CPO Dipangkas 50 Persen Pemerintah Kejar Transfer Pricing Korporasi Besar Nasional
Ketahanan Energi Jadi Prioritas, Prabowo Tingkatkan Cadangan BBM Nasional Menjadi Tiga Bulan
Sektor Manufaktur Tumbuh 5,4 Persen Sepanjang 2025 Jadi Motor Utama Perekonomian Nasional Menurut Data Resmi BPS
RKAB 2026 Batasi Produksi Batubara, Stabilitas Harga Berhadapan dengan Ancaman PHK Massal
Risiko Turun Kelas Emerging Market Bayangi Indonesia Usai MSCI Soroti Transparansi Free Float Saham
OJK Serahkan Dua Pengurus Investree ke Kejaksaan, Kasus Dana Ilegal 2017–2023 Tahap Penuntutan
15 Komoditas Hilirisasi Resmi Diluncurkan, Nikel Jadi Andalan untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen