Menurut Teddy, perangkat tersebut meliputi Pasukan Pengamanan Presiden, tim protokol, tim dokter, Kementerian Luar Negeri, serta wartawan peliput.
Baca Juga: Harga Pangan Melandai Awal 2026, Deflasi Januari Jadi Indikator Efektivitas Intervensi Pemerintah
Penggunaan pesawat pendukung ini disebut sebagai praktik lazim dalam kunjungan kenegaraan dan tidak melanggar aturan.
Penggunaan Satu Pesawat untuk Perjalanan Jarak Jauh
Teddy memastikan bahwa selama satu tahun terakhir, Presiden Prabowo selalu menggunakan satu pesawat kepresidenan untuk perjalanan luar negeri jarak jauh.
Pesawat tersebut adalah Boeing 777 milik korporasi Garuda Indonesia yang ditetapkan sebagai pesawat kepresidenan.
Ia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan penggunaan pesawat sejak awal masa pemerintahan Prabowo Subianto.
Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap perjalanan kenegaraan.
Pemerintah Tekankan Transparansi dan Akurasi Informasi
Teddy menilai klarifikasi ini penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga transparansi penggunaan fasilitas negara.
Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap pengawasan publik sepanjang berbasis data dan informasi yang benar.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Tanggung Jawab Eks Pimpinan BUMN Atas Aset Negara 1,04 Triliun Dolar AS
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memverifikasi informasi dari sumber resmi sebelum menyebarkannya kembali.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah hoaks dan menjaga kualitas diskursus publik nasional.****
Artikel Terkait
Saham Alami Penurunan, Valuasinya Tinggi Namun Tanpa Dukungan Kinerja Fundamental Korporasi
Pengalihan Tambang Martabe ke Perminas Picu Kepastian Hukum dan Iklim Investasi Indonesia
Aksi Jual Asing Tekan Saham Telkom Indonesia Saat MSCI Soroti Transparansi Pasar Modal 2026
Moratorium Tambang Banten Tanpa Batas Waktu, Pemprov Prioritaskan Keselamatan Warga dan Lingkungan
Anindya Bakrie Soroti Risiko Saham Gorengan di Tengah Lonjakan 15 Persen Investor Ritel Indonesia
Eks Bos BUMN Diingatkan Soal Akuntabilitas Hukum Pengelolaan Aset Negara Bernilai Triliunan Dolar AS
Prabowo Soroti Pasar Modal, Kredit Rp5.000 Triliun Bank Himbara dan Bonus Direksi BUMN Jadi Perhatian
Kasus Saham Gorengan IPO PIPA, Peran Penjamin Emisi dan Langkah Hukum yang Dilakukan Bareskrim
Kejaksaan Agung Siapkan Deportasi Dan Ekstradisi Riza Chalid Setelah Red Notice Interpol Diterbitkan
Vietnam Jadi Mitra Strategis Mineral Kritis, Investasi Besar Amerika Serikat Mulai Direalisasikan