Tambang Emas Ilegal Poboya Sulteng Dipersoalkan: 5 Fakta PETI di Balik Klaim Legal Aparat

Laporan WALHI mencatat Poboya sebagai salah satu wilayah rawan konflik pertambangan.

Baca Juga: Ambisi Pajak Rp 2.357,7 Triliun di 2026: Dunia Usaha Minta Strategi Presisi dari Pemerintah

Peneliti menyebut sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci penyelesaian.

Pemerintah daerah berharap aparat penegak hukum mengacu pada prinsip perlindungan lingkungan.

Isu Poboya kini menjadi ujian koordinasi antarlembaga, publik menanti langkah konkret yang terukur dan transparan.****