FINANCE 24JAM - Bagaimana mungkin proses seleksi perangkat desa berubah menjadi transaksi terbuka dengan tarif jabatan yang diumumkan tanpa rasa takut hukum?
Apa dampaknya bagi tata kelola desa ketika jabatan publik sejak awal diperoleh melalui praktik suap yang diduga sistematis?
Praktik Jual Beli Jabatan Perangkat Desa Secara Terbuka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), yang dinilai dilakukan secara terang-terangan.
Baca Juga: Ketahanan Energi Jadi Prioritas, Prabowo Tingkatkan Cadangan BBM Nasional Menjadi Tiga Bulan
Temuan tersebut disampaikan dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pemerintah daerah oleh KPK di wilayah Jateng.
KPK menyebut oknum orang kepercayaan Bupati Pati saat itu, Sudewo, diduga menawarkan tarif jabatan kepada calon perangkat desa.
Praktik tersebut terjadi dalam proses seleksi resmi perangkat desa yang seharusnya berbasis kompetensi dan prosedur administratif.
Baca Juga: Risiko Turun Kelas Emerging Market Bayangi Indonesia Usai MSCI Soroti Transparansi Free Float Saham
Calon yang ingin lolos disebut diwajibkan membayar sejumlah uang dengan nominal berbeda sesuai jabatan yang dituju.
Skema ini menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam tata kelola pemerintahan desa.
KPK menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikasi korupsi yang berpotensi sistemik.
Baca Juga: Harga Ekspor CPO Dipangkas 50 Persen Pemerintah Kejar Transfer Pricing Korporasi Besar Nasional
Pengumuman tarif secara terbuka menunjukkan rendahnya efek jera dan lemahnya pengawasan internal daerah.
Kasus ini menjadi perhatian karena terjadi pada level birokrasi paling dekat dengan masyarakat.