Gelombang Penolakan Warga dan Isu Tata Kelola Tambang Daerah
Warga Desa Sumberagung dan aktivis lingkungan melakukan aksi penolakan tambang hingga ke Jakarta pada 2020 sebagai bentuk aspirasi sosial.
Baca Juga: 2 SK Tambang Terbit dalam 10 Hari, Dugaan Inkonsistensi IUP Tumpang Pitu Disorot Pegiat Antikorupsi
Mereka menyampaikan kekhawatiran terkait dampak lingkungan, keberlanjutan sumber air, serta perubahan bentang alam pesisir selatan Banyuwangi.
Isu tata kelola tambang dan transparansi pengelolaan saham daerah terus menjadi bahan diskusi publik hingga awal 2026.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kegiatan pertambangan wajib memenuhi standar lingkungan dan keselamatan sesuai regulasi nasional.
Melalui situs resmi korporasi, PT Bumi Suksesindo menyatakan bahwa operasional tambang telah mengikuti standar lingkungan nasional dan internasional.
“Kami berkomitmen mengelola lingkungan secara bertanggung jawab dengan mengidentifikasi risiko untuk mencegah dampak lingkungan, mengacu pada peraturan pemerintah dan standar internasional," dalam situs Bumisuksesindo.com.****
Artikel Terkait
KPK Usut Dugaan Korupsi EDC BRI Rp2,1 Triliun, Hendri Satrio Minta Pelaku Dihukum Tanpa Kompromi
Pernyataan Pandji Usai Diperiksa Polisi Terkait Komedi dan Laporan Dugaan Penghinaan Adat Toraja
Didik J Rachbini Jelaskan Peran Agus Widjojo dalam Reformasi Militer dan Pemikiran Strategis Nasional
Klarifikasi Resmi Denada 2026 Soal 2 Anak Kandung, Ancaman Hukum bagi Penyebaran Rumor Tidak Benar
Isu Penunjukan Pimpinan OJK Tanpa Seleksi Dibantah Menkeu, Tegaskan Proses Resmi Ikuti UU
OTT Bea Cukai Berujung Penyerahan Diri John Field, KPK Dalami Peran 6 Tersangka Suap Importasi Barang
Rencana Akuisisi PNM oleh Pemerintah Disorot, Subsidi Bunga KUR Rp14 Triliun Dinilai Belum Efektif
Kajian 3 SK Bupati Banyuwangi 2012 Soal Pengalihan IUP Tumpang Pitu Picu Hukum dan Transparansi
Target Rasio Pajak 12 Persen PDB 2026, Kemenkeu Gunakan AI untuk Deteksi Under Invoicing Korporasi
Peringatan MSCI 2026: Terancam Turun Kelas, Ekonom Soroti Masalah Governance dan Investasi Domestik