PPATK Bongkar Transaksi Mencurigakan, Polri Perluas Penyidikan TPPU Tambang Ilegal Lintas Wilayah

FINANCE 24 JAM - Bagaimana emas ilegal bernilai Rp25,8 triliun bisa masuk sistem ekonomi resmi?

Apakah industri emas nasional tanpa sadar menjadi pintu pencucian uang skala besar?

Jejak Ekonomi Gelap Tambang Emas Ilegal dalam Sistem Nasional

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap dugaan pencucian uang dari tambang emas ilegal mencapai Rp25,8 triliun berdasarkan analisis transaksi keuangan nasional.

Baca Juga: First Gold Pour Proyek Emas Pani Resmi Dimulai, Korporasi Tambang Masuki Era Produksi Baru Strategis

Kasus tersebut berawal dari temuan PPATK mengenai aktivitas transaksi mencurigakan dalam tata niaga emas selama periode 2019 hingga 2025.

Bareskrim Polri melalui Dittipideksus melakukan penggeledahan di Surabaya dan Nganjuk dengan menyita emas batangan, dokumen transaksi, serta bukti elektronik jaringan perdagangan.

Empat boks kontainer barang bukti diamankan dari lokasi penggeledahan, menandakan skala operasi perdagangan emas ilegal yang sangat besar.

Baca Juga: Mengapa Sertifikasi Halal Tidak Bisa Dinegosiasikan Meski Tekanan Dagang Global Terus Meningkat

Kapolri menegaskan penyidikan diarahkan membongkar struktur ekonomi jaringan, termasuk pemodal utama yang menikmati keuntungan terbesar dari aktivitas ilegal.

Rantai Distribusi Emas Ilegal, Dari Tambang Hingga Industri Pemurnian

Penyidik menemukan emas berasal dari pertambangan ilegal di Kalimantan Barat yang kemudian diproses dan dimurnikan sebelum masuk jalur perdagangan resmi.

Modus ini memungkinkan emas ilegal bercampur dengan emas legal sehingga sulit dibedakan dalam sistem distribusi industri logam mulia nasional.

Baca Juga: Kesepakatan Indonesia - AS Buka Peluang Investasi Tambang Energi dan Transportasi Udara Bernilai Besar

Sebanyak 37 saksi telah diperiksa guna menelusuri hubungan antara penambang ilegal, pelaku usaha, hingga entitas perdagangan emas domestik.

Praktik pencucian uang berbasis komoditas dinilai semakin kompleks karena melibatkan rantai bisnis legal yang digunakan sebagai sarana penyamaran transaksi.